YOGYAKARTA, Joglo News – Rencana pemangkasan dana tranfer ke daerah (TKD) menuai penolakan di DIY.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X maupun DPRD DIY sepakat menolak pemangkasan yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar sampai Rp700 miliar.
Sultan menjelaskan, dirinya bersama dengan gubernur seluruh Indonesia yang tergabung Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (7/10) lalu, menyampaikan penolakan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Dalam audiensi itu kami berharap tidak ada pengurangan anggaran TKD, karena bagi daerah yang punya kebijakan sekolah gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya, kalau anggarannya dikurangi, pasti akan punya masalah besar,” kata Sultan.
BACA JUGA: Ini Respon Gibran Soal Roy Suryo dan Dokter Tifa yang Ziarah ke Makam Keluarga di Karanganyar
Ia menyebut, pengurangan TKD membuat pemerintah daerah terpaksa mencari sumber dana baru dari sektor lain untuk menjaga program yang sebelumnya didanai dari TKD tersebut.
“Kalau mau tetap lanjut berarti harus mengambil anggaran dari sektor lain untuk menopangnya. Ini bisa jadi masalah baru bagi daerah-daerah,” ujarnya.
Sultan menjelaskan, DIY terkena dampak pemangkasan dana transfer hingga lebih dari 30 persen dibandingkan tahun lalu.
“Kita berkurang sekitar 30 persen lebih dari tahun lalu, sama saja. Jadi, harus bicara prioritas,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyatakan hal yang sama.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengkaji kembali pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.
