YOGYAKARTA, Joglo News – Menjaga Yogyakarta tetap aman, damai, toleran, dan inklusi. Gerakan masyarakat di DIY terkait hal tersebut masih ada.
Hal inilah yang harus selalu dijaga. Sebab, untuk menjaga kedamaian Yogya tidak hanya peran pemerintah dan aparat.
“Di Jogja ini saya menganggap sangat luar biasa masyarakatnya. Karena memang yang terpenting dalam krisis itu, bukan ada apanya, tapi bagaimana sikap kita menghadapinya. Ternyata gerakan masyarakat Jogja luar biasa, baik jaga kampung ataupun jaga warganya. Semua sudah bergerak mengantisipasi supaya Jogja meskipun ada gejolak, tetapi tidak terlalu besar,” jelas Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Forum Group Discussion Merajut Kohesi Sosial untuk Jogja Damai di Kantor Sekretariat DPD RI DIY, Senin (20/10).
BACA JUGA: Kumpulan Ucapan Hari Santri Nasional yang Menginspirasi, Cocok Jadi Caption Medsos
Selain Hemas, ada sejumlah narasumber lainnya. Yakni, Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra, Sekretaris Pawiyatan Pamong Fajar Sujarwo, dan Lurah Tamanmartani Gandang Hardjanata.
Hemas menuturkan, Jogja bukan lagi hanya milik orang Jogja. Jogja sudah menjadi milik seluruh Indonesia dengan artian Jogja dapat menjadi barometer Indonesia.
“Kalau Jogja aman, Indonesia juga aman,” imbuhnya.
Lurah Tamanmartani Gandang Hardjanata mengatakan, berbicara soal damai di DIY tentu tidak bisa lepas dari falsafah hamemayu hayuning bawana.
Bahkan, di tingkat kalurahan, falsafah ini sudah terimplementasikan melalui kebijakan reformasi kalurahan.
“Dalam reformasi kalurahan, ada dua hal penting, yakni reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kami menyambut baik kebijakan Gubernur DIY ini karena masyarakat tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi pelaku atau subjek,” ungkapnya.
Menurutnya, melalui kebijakan reformasi kalurahan ini pula program Jaga Warga menjadi lebih kuat. Saat ini seluruh kalurahan di DIY wajib memiliki Jaga Warga.
Di mana, menjadi pihak yang dapat selalu hadir menciptakan ketentraman dan kerukunan warga.
