MASALAH pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata juga menimpa soal sanitasi.
Salah satu kebutuhan dasar masyarakat ini masih menjadi kendala. Terutama mengenai biaya perawatan.
”Membuat sanitasi satu sample yang arah pembangunan tidak baik. Sanitasi secara pembiayaan tidak klir. Pendanaan sektor sanitasi kurang menjadi masalah. IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, sudah dibangun, sudah diserahkan, setelah setahun, dua tahun rusak,” tegas Dosen Teknik Sipil UGM Ni Nyoman Nepi Marleni, S.T., M.Sc., Ph.D saat tapping Podcast Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Kamis (16/10).
Nepi menjelaskan, kondisi tersebut membuat fasilitas IPAL Komunal yang banyak berdiri di daerah akhirnya tak berfungsi optimal.
Sebab, pembiayaan perawatan bangunan itu tidak jelas. Siapa yang harus memperbaiki.
Masyarakat mau mengadukan kerusakan pun tak mendapatkan kejelasan.
”Tidak tahu siapa yang memperbaiki. Masalah seperti ini karena terjadi masalah pendanaan,” katanya.
Begitu pun dengan sanitasi air limbah setempat atau septic tank. Ia mengatakan, banyak masyarakat yang kesulitan untuk membangun septic tank yang ideal.
Karena, harga satu septic tank yang ideal ini mencapai Rp 8 juta.
”Masyarakat tidak memiliki septictank yang memenuhi standar ideal. Harga septic tank ideal Rp 8 juta. Harusnya ada subsidi dari pemerintah. Ketika sanitasi tidak prioritas. masyarakat membangun asal-asal saja,” sesalnya.
Masalah yang sama, lanjut dia, mengenai rendahnya sambungan rumah (SR) untuk IPAL Regional Sewon. SPAL terpusat Sewon, sudah bisa menerima 75 ribu sambungan. Saat ini baru 27 ribu sambungan.
BACA JUGA: Kembangkan Potensi Energi Terbarukan, DIY Dorong PLTMH dan PLTH Berbasis Komunitas
”Pertanyaannya kenapa masyarakat tidak mau? Masyarakat memilih membangun septic tank. Karena untuk SPAL membayar rutin perbulan. Jawabannya,. harus ada subsidi pemerintah. Teknologi sanitasi tidak bisa dipukul rata,” katanya.
Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Guruh Adhi Kurniawan, S.T., mengatakan, di Kota Yogyakarta saat ini terus mempercepat pembangunan sanitasi perkotaan.
Ini sesuai dengan visi dan misi yaitu di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-20230.
”Di Kota Yogyakarta diselaraskan sanitasi aman. Dari 60 persen, ke breakdown, RPJPD, periodisasi. Kami menargetkan tahun 2029 bisa mencapai target 28 persen sanitasi aman, 2029,” katanya.
Ia menegaskan, khusus di Kota Yogyakarta, infrastruktur air limbah ini sudah lengkap.
Hanya saja, terjadi kendala di lapangan. Saat musim hujan. Masyarakat membuka saluran air limbah.
”Karena terjadi genanganan. Ini tidak bolek. Karena jika dilakukan air limbah menjadi membeludak karena jadi satu dengan air hujan,” katanya.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Setda DIY Ninditya Mustika Sari, S.T., mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pedoman pembangunan infrastruktur sanitasi air limbah dan sampah dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 40 tahun 2024.
”Ini menjadi pedoman dalam kolaborasi antara kabupaten dan kota serta DIY dalam membangun infrastruktur sanitasi layak, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
