BANTUL, Joglo News – Antisipasi amuk massa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mengubah berbagai rencana pembangunan.
Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan betul-betul mengutamakan kepentingan publik.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebutnya, dengan public happy.
Hal ini disampaikannya, usai memimpin rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan panewu, belum lama ini.
Sehingga dipastikan, APBD 2026 akan lebih banyak digelontorkan untuk belanja modal, belanja bansos, pembangunan kalurahan dan memperkuat kalurahan dalam menjalan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA: Satpol PP Bantul OTT 3 Warga Buang Sampah Sembarangan, Terancam Pidana!
”Kita rapat dengan seluruh OPD dan panewu beserta bagian-bagian untuk memastikan APBD itu public happy, bukan aparatur happy,” ucapnya, belum lama ini.
Menurutnya, belanja daerah yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan dikurangi, bahkan ditiadakan.
Sebaliknya, belanja modal infrastruktur akan ditingkatkan secara signifikan.
”Sehingga nanti belanja modal infrastruktur harus naik. Jalan-jalan harus bagus. Walau tentu, tidak mungkin itu selesai dalam satu tahun anggaran, tetapi kita punya komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangket, talut, irigasi dan drainase,” jelasnya.
Ia menyebutkan, politik anggaran yang dijalankan Pemkab Bantul ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi warga.
Kendati, merupakan respons cepat terhadap unjuk rasa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang sangat tampak sekarang ini. Yang terjadi di berbagai kota di seluruh Indonesia.
